“Perlindungan Hukum Hak Cipta Potret atas Tindakan Komersial Tanpa Hak Menurut UU No.28 Tahun 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/PDT.SUS-HKI/2016)”

Hak Cipta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak atas suatu hasil karya atau produk yang mereka buat untuk dipublikasikan dengan tujuan untuk melindungi karya atau produk tersebut baik dari segi ekonomi ataupun moral. Potret merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang, dari Undang-Undang Hak Cipta yang lama sampai Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dalam prakteknya terdapat perbuatan yang melanggar hak moral dan ekonomi yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk Pertamamengetahui perlindungan hak cipta potret yang digunakan secara komersial tanpa seizin orang yang dipotret, Kedua mengetahui implementasi kebijakan hukum didalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.SUS-HKI/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Suatu metode yang mengacu pada hukum dan pearturan perundang-undangan yang berlaku.Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui hasil wawancara, studi dokumen, dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 seluruh ciptaan karya cipta potret yang digunakan secara komersial untuk kepentingan pribadi harus mendapatkan izin dari pihak-pihak berkaitan dalam potret.Undang- Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hak yang tidak hanya diberikan oleh Pencipta (fotografer) atas potret, tetapi juga memberikan perlindungan kepada Objek Potret atas potret yang diciptakan oleh Pencipta.Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh objek potret, yang merupakan ciri khas dari hak cipta potret. Pelanggaran hak cipta potret tersebut diatur secara tegas didalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta guna melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta potret serta objek potret. Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah hendaknya pemerintah dapat membuat atau membentuk suatu aturan pelaksana atau lanjutan dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mengoptimalkan lembaga Hak Cipta seperti Dewan Hak Cipta untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan bagi masyarakat